Cybernewsindonesia.id - JEMBER // Bupati Jember, Muhammad Fawait, menegaskan pemerintah daerah tidak akan mentoleransi praktik penyelewengan bahan bakar minyak (BBM) bersubsidi yang merugikan masyarakat.
Pernyataan tersebut disampaikan menyusul adanya dugaan penyalahgunaan distribusi BBM subsidi di wilayah Kabupaten Jember.
Menurut Fawait, BBM subsidi merupakan bentuk keberpihakan negara kepada masyarakat kecil, khususnya petani, nelayan, serta pelaku usaha mikro.
Karena itu, setiap praktik penyalahgunaan dinilai sebagai tindakan yang merampas hak masyarakat yang seharusnya menerima manfaat subsidi tersebut.
“Kami tidak akan tinggal diam jika ada oknum yang mempermainkan BBM subsidi. Pemerintah daerah akan memperketat pengawasan agar penyalurannya benar-benar tepat sasaran,” ujar Fawait kepada wartawan, Minggu (15/3/2026).
Ia mengungkapkan telah menginstruksikan Organisasi Perangkat Daerah (OPD) terkait untuk meningkatkan pengawasan, termasuk memperketat proses penerbitan rekomendasi pembelian BBM subsidi.
Langkah ini dilakukan guna menutup celah penyalahgunaan dalam proses distribusi.
Selain pengawasan distribusi, Pemerintah Kabupaten Jember juga mulai menerapkan langkah efisiensi penggunaan bahan bakar di lingkungan pemerintahan. Salah satunya dengan mendorong penggunaan kendaraan dinas secara kolektif dalam kegiatan kedinasan.
Fawait menilai langkah tersebut merupakan bagian dari komitmen pemerintah daerah dalam mendukung pengelolaan subsidi secara lebih efisien sekaligus menekan konsumsi BBM di lingkungan birokrasi.
“Ketika ada kegiatan dinas, kita upayakan datang bersama dalam satu kendaraan. Ini juga bagian dari komitmen efisiensi di internal pemerintah daerah,” katanya.
Pemerintah Kabupaten Jember, lanjut dia, akan terus memantau distribusi BBM subsidi di lapangan untuk memastikan penyalurannya tidak disalahgunakan dan tetap berpihak pada masyarakat yang berhak menerima.
(Wiwik)