Cybernewsindonesia.id | Banyuwangi – Menjelang Hari Raya Idul Fitri, masyarakat Kabupaten Banyuwangi justru dihadapkan pada kenyataan pahit: kelangkaan gas elpiji subsidi 3 kilogram atau “gas melon” kian meluas dan sulit dikendalikan. Kondisi ini memicu kekecewaan publik, sekaligus mempertanyakan pernyataan pemerintah daerah yang dinilai tidak sesuai fakta di lapangan.
Sebelumnya, Wakil Bupati Banyuwangi, Mujiono, menyebut ketersediaan gas 3 Kg dalam kondisi aman hingga pasca-Idul Fitri. Namun, klaim tersebut kini menjadi sorotan tajam, lantaran bertolak belakang dengan kondisi riil yang dialami masyarakat.
Di sejumlah wilayah, warga harus berkeliling dari satu pangkalan ke pangkalan lain demi mendapatkan gas. Bahkan, tidak sedikit yang pulang dengan tangan kosong. Situasi ini diperparah dengan munculnya praktik penjualan di atas Harga Eceran Tertinggi (HET), yang semakin membebani masyarakat kecil.
Di Kecamatan Glenmore, misalnya, gas melon masih ditemukan, namun dijual dengan harga Rp23.000 hingga Rp25.000 per tabung. Angka ini jauh melampaui ketentuan HET, dan mengindikasikan lemahnya pengawasan distribusi di tingkat bawah.
Kritik keras pun dilontarkan Sekretaris PWFRN Counter Polri DPC Banyuwangi, Marta Yofi Winatha. Ia menilai pernyataan Wakil Bupati tidak mencerminkan realitas yang terjadi di lapangan.
“Kalau dibilang stok aman, dasar datanya apa? Faktanya masyarakat kesulitan. Saya sendiri mengalami, mencari gas itu tidak mudah,” tegas Marta. Jumat, (20/03/2026).
Ia juga menyoroti dugaan adanya ketidaksinkronan antara laporan yang diterima pimpinan daerah dengan kondisi sebenarnya. Menurutnya, hal ini mengindikasikan lemahnya kontrol distribusi serta pengawasan dari pihak terkait.
“Jangan sampai ini hanya laporan di atas kertas. Kalau realitanya seperti ini, pernyataan tersebut bisa menyesatkan publik,” tambahnya.
Lebih lanjut, ia mengingatkan bahwa pernyataan pejabat publik bukan sekadar formalitas, melainkan harus berpijak pada fakta. Ketidaktepatan informasi, kata dia, berpotensi mencederai kepercayaan masyarakat terhadap pemerintah.
Desakan pun menguat agar Pemerintah Kabupaten Banyuwangi segera mengambil langkah konkret. Mulai dari operasi pasar, penertiban distribusi, hingga penindakan terhadap pihak-pihak yang diduga memainkan harga atau menimbun gas subsidi.
Di tengah momen menjelang Idul Fitri yang seharusnya membawa ketenangan, masyarakat berharap pemerintah hadir dengan solusi nyata, bukan sekadar pernyataan normatif.
Sebab, bagi masyarakat kecil, gas elpiji bukan sekadar kebutuhan melainkan penopang utama aktivitas sehari-hari.
Jika situasi ini terus dibiarkan, yang terancam bukan hanya stabilitas distribusi, tetapi juga kepercayaan publik terhadap pemerintah daerah. (Red)