Cybernewsindonesia.id | Banyuwangi – Pemerintah Kabupaten Banyuwangi bersama DPRD terus memperkuat sinergi dalam meningkatkan kualitas kinerja pemerintahan. Hal ini terlihat dalam pelaksanaan rapat Badan Anggaran (Banggar) Tim Anggaran Pemerintah Daerah (TAPD) yang membahas Laporan Keterangan Pertanggungjawaban (LKPJ) Bupati Tahun Anggaran 2025, yang digelar pada Senin (20/04/2026).
Rapat strategis tersebut dipimpin langsung oleh Sekretaris Daerah Kabupaten Banyuwangi, Dr. Ir. H. Guntur Priambodo, M.M., bersama Wakil Ketua DPRD Kabupaten Banyuwangi, Michael Edy Hariyanto, S.H. Kegiatan ini menjadi forum penting dalam mengevaluasi capaian kinerja pemerintah daerah selama satu tahun anggaran sekaligus merumuskan langkah perbaikan ke depan.
Dalam keterangannya, Sekda Banyuwangi, Guntur Priambodo, menegaskan bahwa pembahasan LKPJ ini merupakan bagian penting dalam mengukur sejauh mana program-program pemerintah telah berjalan sesuai target sebelum dilakukan audit oleh Badan Pemeriksa Keuangan (BPK).
“Ini menjadi pengukur bagaimana capaian kinerja yang telah dilakukan sepanjang tahun 2025 sebelum diaudit oleh BPK. Evaluasi ini penting sebagai langkah awal untuk memperbaiki kinerja eksekutif di periode 2026,” ujarnya.
Menurutnya, proses evaluasi yang dilakukan bersama DPRD ini memberikan ruang bagi pemerintah daerah untuk menerima berbagai masukan konstruktif.
Hal tersebut dinilai sangat penting guna meningkatkan kualitas tata kelola pemerintahan yang lebih baik, transparan, dan akuntabel.
“Masukan-masukan dari DPRD sangat bagus. Ini menjadi bahan bagi kami untuk melakukan perbaikan, khususnya dalam tata kelola pemerintahan di lingkungan eksekutif,” tambahnya.
Dalam rapat tersebut, sejumlah isu strategis turut menjadi perhatian, di antaranya sektor infrastruktur serta dinamika indeks kepercayaan masyarakat terhadap pemerintah daerah.
Guntur mengakui bahwa terdapat catatan terkait potensi penurunan tingkat kepercayaan publik pada tahun sebelumnya, yang perlu menjadi perhatian serius.
“Memang ada beberapa poin penting, termasuk terkait infrastruktur dan indeks kepercayaan masyarakat yang pada tahun sebelumnya mengalami penurunan. Ini harus kita sikapi dengan langkah konkret,” tegasnya.
Menanggapi hal tersebut, seluruh Organisasi Perangkat Daerah (OPD) atau SKPD telah menyampaikan berbagai upaya dan terobosan yang akan dilakukan pada tahun 2026.
Berbagai inovasi program dirancang untuk menjawab tantangan sekaligus meningkatkan kepuasan masyarakat terhadap pelayanan publik.
Guntur juga menjelaskan bahwa dalam evaluasi kinerja ini, terdapat pendekatan filosofis yang menempatkan kritik dan masukan sebagai bagian dari proses perbaikan berkelanjutan.
“Pada saat pengukuran evaluasi kinerja yang dilakukan oleh DPRD, tentu akan kita tindak lanjuti dengan perbaikan sesuai dengan yang disampaikan maupun sesuai dengan standar yang seharusnya,” jelasnya.
Rapat Banggar TAPD ini diharapkan tidak hanya menjadi forum evaluasi semata, tetapi juga menjadi momentum untuk memperkuat komitmen bersama antara eksekutif dan legislatif dalam membangun Banyuwangi yang lebih baik.
Dengan adanya evaluasi menyeluruh dan perencanaan yang matang, pemerintah daerah optimistis mampu meningkatkan kualitas pelayanan publik serta memperkuat kepercayaan masyarakat di tahun-tahun mendatang.
Sinergi yang terjalin antara pemerintah daerah dan DPRD menjadi kunci utama dalam mewujudkan pembangunan yang berkelanjutan dan berorientasi pada kebutuhan masyarakat.
Evaluasi LKPJ ini pun diharapkan mampu menjadi pijakan strategis dalam menyusun kebijakan yang lebih efektif, efisien, dan tepat sasaran pada tahun anggaran berikutnya.
(Alex)