Cybernewsindonesia.id | Pemalang - Audiensi terbuka di Balai Desa Warungpring, Jumat (12/9/2025) siang. Puluhan warga, didampingi perwakilan Forkopimca, hadir untuk menyampaikan aspirasinya langsung pada Kepala Desa, M. Kharis Munawir, atas sejumlah besar anggaran dan proyek desa yang selama ini belum di laksanakan dan butuh transpatansi .
Suasana balai desa yang biasanya sepi mendadak ramai . Di hadapan Kapolsek, Danramil, dan Plt. Sekcam, koordinator aksi, Adi Satrio, melontarkan 13 pertanyaan kritis . Pertanyaan itu memperjelas satu per satu proyek yang perlu untuk segera di realisasikan.
“Berapa anggaran TOILET umum di lapangan Desa? .Kenapa material RTLH Banprov cuma datang sebagian? Mana dokumentasi progres GOR dari nol?
Mohon ditunjukkan SK BUMDES! "
Demikian sebagian dari rentetan pertanyaan yang dibaca, guna mengetahui kejelasan anggaran yang mencapai ratusan juta rupiah.
M. Yusuf, selaku korlap, berupaya semaksimal mungkin agar acara ini berjalan dengan baik .
“audiensi ini untuk mencari titik temu permasalahan yang ada , sehingga apa yang jadi perbincangan hangat dan sorotan warga saat ini bisa segera di realisasikan ” ujarnya .
Di bawah pengawasan aparat, Kades M. Kharis Munawir pun maju memberikan jawaban. Dengan tenang, ia membeberkan angka-angka yang selama ini menjadi misteri.
Proyek GOR ternyata menelan biaya fantastis, nearly Rp 790 juta dari 2023 hingga 2025 , Tanam Durian di tanah bengkok dianggarkan Rp 100 juta untuk bibit non-lokal dan Toilet Umum yang jadi sorotan ternyata dibangun dengan dana swadaya, menggunakan barang bekas.Dana Bencana sebesar Rp 334 juta telah dikucurkan untuk 93 keluarga terdampak.Pembangunan Jembatan yang dinanti warga ternyata baru bisa dimulai tahun 2026, mundur dari rencana.
“Saya apresiasi saudara sudah peduli dengan desa. Untuk beberapa data, mohon maaf tidak bisa disampaikan secara fisik,” kata Kades mencoba melunakkan suasana.
Para perwakilan warga dinyatakan puas dengan penjelasan yang diberikan. Audiensi yang dikhawatirkan memanas justru berakhir tertib dan produktif.
Sementara itu menurut Wahyudi selaku LSM Harimau ( Harapan Rakyat Indonesia maju ) DPP Dewan Pimpinan Pusat menyatakan pernyataan tersebut dinilai sebagai sebuah janji , yang terpenting adalah bagaimana mewujudkannya..
Ia menegaskan komitmennya untuk mengawal setiap janji yang diucapkan hingga benar-benar terwujud di lapangan.
“Kami berkomitmen untuk mengawalnya hingga semuanya terlaksana,” tandasnya.
Pertemuan ini bukan sekadar dialog, tetapi awal dari babak transparansi. Kini, bola ada di di pihak Pemerintah Desa untuk membuktikan bahwa angka-angka yang disebutkan bukan sekadar janji di atas kertas, melainkan aksi nyata untuk kesejahteraan Warungpring.
Pewarta : Aan
Social Header
Search