Cybernewsindonesia.id - JEMBER // Wakil Ketua DPRD Kabupaten Jember, Widarto, menggelar kegiatan reses masa persidangan I tahun 2026 di Kantor DPC partainya di daerah pemilihan (Dapil) II, Sabtu, 14 Maret 2026.
Dalam kegiatan tersebut, Widarto memanfaatkan momentum reses untuk menyampaikan laporan kinerja sekaligus mendengar langsung berbagai aspirasi masyarakat.
Widarto menegaskan bahwa reses merupakan bentuk pertanggungjawaban wakil rakyat kepada masyarakat yang telah memberikan mandat melalui pemilihan umum. Karena itu, menurutnya setiap anggota legislatif wajib melaporkan apa saja yang telah dikerjakan selama menjalankan tugas di parlemen.
“Sebagai anggota DPRD kami memiliki kewajiban menyampaikan laporan kinerja kepada masyarakat. Rakyat adalah pihak yang memilih dan memberikan mandat, sehingga apa yang kami perjuangkan di DPRD harus diketahui oleh mereka,” ujarnya.
Dalam dialog bersama warga, Widarto menyoroti persoalan banjir yang kerap terjadi di sejumlah wilayah di Kabupaten Jember. Ia menilai penanganan banjir seharusnya tidak hanya dilakukan saat bencana sudah terjadi, melainkan harus dimulai dari langkah pencegahan melalui kebijakan yang tepat.
Menurutnya, persoalan tersebut berkaitan erat dengan tata ruang wilayah serta berkurangnya kawasan resapan air akibat alih fungsi lahan.
Widarto menjelaskan, kawasan hulu di wilayah seperti Silo, Tempurejo dan daerah di sekitar aliran Sungai Mayang harus dijaga kelestariannya.
Kerusakan hutan di wilayah hulu, kata dia, dapat menghilangkan kemampuan tanah menyerap air sehingga memicu banjir dan longsor.
“Jika kawasan hulu tidak dijaga, maka dampaknya akan dirasakan oleh masyarakat di wilayah hilir seperti Kota Jember, Rambipuji hingga Balung. Karena itu pengelolaan tata ruang dan perlindungan kawasan resapan air harus menjadi perhatian serius,” katanya.
Selain isu lingkungan, Widarto juga menyinggung pelaksanaan program Makan Bergizi Gratis (MBG) yang saat ini tengah berjalan. Ia meminta masyarakat tidak ragu menyampaikan kritik atau laporan jika menemukan kekurangan dalam pelaksanaannya.
Menurutnya, partisipasi masyarakat dalam memberikan masukan sangat penting agar program prioritas pemerintah dapat berjalan sesuai harapan.
“Kalau ada pengurangan kualitas atau kuantitas porsi makanan yang diterima, masyarakat harus berani menyampaikan. Kritik itu justru bagian dari upaya menjaga agar program berjalan baik,” ujarnya.
Widarto juga mengingatkan pemerintah daerah untuk mewaspadai potensi kenaikan harga kebutuhan pokok menjelang hari raya. Ia menilai kondisi ekonomi global, termasuk kenaikan harga minyak dunia, dapat berdampak pada harga barang di pasaran.
Karena itu, ia mendorong pemerintah daerah memperkuat langkah antisipasi melalui operasi pasar serta kebijakan pengendalian inflasi agar daya beli masyarakat tetap terjaga menjelang perayaan hari besar keagamaan.
(Endang/Felix/Ovi)