Cybernewsindonesia.id | Semarang, Jawa Tengah – 25 Juli 2025 Masyarakat di seluruh pelosok Indonesia tentu menginginkan infrastruktur yang memadai dan merata. Tak terkecuali masyarakat Provinsi Jawa Tengah.
Untuk mewujudkan pembangunan infrastruktur yang optimal guna menunjang pelayanan publik yang prima, Gubernur Jawa Tengah, Ahmad Luthfi, mengajukan usulan anggaran sebesar Rp 73,1 triliun kepada pemerintah pusat melalui Komisi V DPR RI.
Usulan tersebut disampaikan secara simbolis kepada Wakil Ketua Komisi V DPR RI, Ridwan Bae, dalam forum kunjungan kerja masa reses DPR yang digelar di Gradhika Bhakti Praja, Kota Semarang, pada Jumat (25/7/2025).
Ahmad Luthfi menjelaskan bahwa pengajuan anggaran ini mencakup 80 kegiatan prioritas yang terbagi dalam empat sektor utama, yaitu:
44 kegiatan di sektor jalan dan jembatan,
28 kegiatan di sektor sumber daya air,
6 kegiatan penyediaan air minum,
dan 2 kegiatan di sektor sanitasi dan limbah.
Beberapa proyek besar yang diusulkan antara lain:
Penanganan rob dan banjir di Sayung, Kabupaten Demak, melalui pembangunan Giant Sea Wall sepanjang 20,2 km, kolam retensi, dan sistem pompa, dengan nilai total sekitar Rp 1,7 triliun.
Peninggian Jalan Kaligawe Semarang sepanjang 5 km menuju kawasan industri PT Polytron, dengan estimasi anggaran sebesar Rp 139 miliar untuk periode 2025–2027.
Pengendalian banjir rob di Sungai Bermi–Meduri, Kota Pekalongan, senilai Rp 785 miliar.
Penanganan rob di Kabupaten Pemalang yang membutuhkan anggaran sebesar Rp 105,5 miliar.
Menurut Ahmad Luthfi, pengajuan anggaran tersebut merupakan bentuk keseriusan Pemerintah Provinsi Jawa Tengah dalam menanggapi berbagai persoalan infrastruktur yang membutuhkan dukungan dari pemerintah pusat.
Ia menekankan bahwa alokasi anggaran infrastruktur dari APBD Jawa Tengah hanya sekitar 15 persen, sehingga keterlibatan pemerintah pusat sangat krusial untuk mendorong pembangunan yang merata dan berkelanjutan.
"Kami mohon Komisi V dapat mengawal usulan ini agar menjadi bagian dari program nasional," ujar Ahmad Luthfi dalam keterangan tertulis.
Ia juga menekankan pentingnya pendekatan pembangunan yang kolaboratif dan lintas sektor. "Kita tidak boleh membangun dengan ego sektoral. Kami menghadirkan semua pihak: pusat, provinsi, kabupaten, hingga desa. Semua harus duduk bersama menyelesaikan masalah bersama-sama,” tegasnya.
Gubernur memastikan bahwa seluruh usulan anggaran telah disusun berdasarkan kebutuhan riil masyarakat dan diselaraskan dengan Peraturan Presiden Nomor 12 Tahun 2025 tentang RPJMN 2025–2029.
Forum ini turut dihadiri oleh perwakilan kementerian teknis mitra Komisi V, para bupati dan wali kota se-Jawa Tengah, serta jajaran Forkopimda Provinsi Jawa Tengah.
Sumber Berita, Pemerintah Provinsi Jawa Tengah.
(Kaperwil Jateng, M. Imam)
Social Header
Search