PW Fast Respon DPC Banyuwangi Kritik Keras Macet Totalnya Jalur Penghubung Utama: Bupati Harus Bertanggung Jawab!

Cybernewsindonesia.id | Banyuwangi, 25 Juli 2025 – Perkumpulan Wartawan Fast Respon Nusantara (PW FRN) DPC Banyuwangi mengkritisi keras kondisi macet totalnya jalur penghubung utama antara Kabupaten Jember–Banyuwangi serta jalur Pantura Situbondo–Ketapang yang kini mengalami antrean kendaraan hingga puluhan kilometer. Situasi ini tidak hanya membuat aktivitas warga terganggu, tapi juga memukul sektor ekonomi dan distribusi logistik secara luas.

Ketua PW Fast Respon DPC Banyuwangi, Agus Samiaji, menegaskan bahwa Bupati Banyuwangi harus bertanggung jawab secara langsung atas kekacauan mobilitas ini. Menurutnya, pemerintah daerah tidak boleh lepas tangan atau menunggu reaksi dari provinsi dan pusat.

“Kami menegaskan, Bupati Banyuwangi sebagai kepala daerah wajib hadir dalam setiap persoalan rakyat. Ini soal tanggung jawab, bukan sekadar jabatan. Kalau dua jalur vital bisa lumpuh sekaligus tanpa solusi, maka ada yang sangat keliru dalam perencanaan pembangunan dan pengawasan teknis,” ujar Agus Samiaji.

Selain itu, PW FRN juga menyoroti lemahnya koordinasi lintas sektor dalam mengantisipasi dampak proyek perbaikan jalan tersebut. Jalur alternatif pun macet, seperti yang terjadi di kawasan Taman Nasional Baluran yang kini justru menjadi titik kemacetan baru. PW FRN menilai, tidak ada mitigasi nyata yang dilakukan pemerintah untuk menjaga kelancaran distribusi dan aktivitas warga.

PW Fast Respon DPC Banyuwangi mendesak:

1. Bupati Banyuwangi segera mengambil alih kendali koordinasi dan penanganan di lapangan, tidak boleh hanya menjadi penonton.

2. DPRD Banyuwangi memanggil seluruh pihak terkait, termasuk dinas teknis, untuk meminta kejelasan dan menyusun solusi cepat.

3. Polres dan Dishub agar lebih proaktif dalam pengaturan lalu lintas dan membuka jalur darurat jika dibutuhkan.

4. Tokoh masyarakat, ormas, dan unsur keagamaan untuk bersuara agar pemerintah tidak mengabaikan penderitaan rakyat.

“Kami bukan sekadar mengkritik, tapi ingin memastikan pemerintah hadir di saat rakyatnya kesulitan. Jika pemerintah lamban, maka suara rakyat akan makin keras,” tutup Agus Samiaji.

(Alex)