Cybernewsindonesia.id - Jember // Pemerintah Kabupaten Jember menyiapkan sejumlah langkah antisipatif menyusul wacana kebijakan efisiensi energi di tingkat nasional. Salah satu opsi yang tengah dimatangkan adalah penerapan Work From Home (WFH) bagi Aparatur Sipil Negara (ASN), disertai penyesuaian sistem pembelajaran di sektor pendidikan.
Bupati Jember, Gus Fawait, menegaskan bahwa pihaknya berkomitmen mengikuti kebijakan pemerintah pusat dan Pemerintah Provinsi Jawa Timur.
Meski regulasi resmi belum diterbitkan, berbagai skenario telah disusun untuk memastikan kesiapan implementasi di daerah.
“Pemkab Jember pada prinsipnya siap menjalankan setiap kebijakan dari pemerintah pusat dan provinsi. Kami sudah menyiapkan langkah-langkah teknis agar pelaksanaannya berjalan optimal,” ujar Gus Fawait, Rabu (25/03/2026).
Sebagai bagian dari upaya awal, pemerintah daerah mulai mendorong efisiensi di lingkungan internal.
Salah satunya melalui imbauan penggunaan kendaraan dinas secara bersama di kalangan pimpinan Organisasi Perangkat Daerah (OPD). Kebijakan ini diharapkan mampu menekan konsumsi bahan bakar sekaligus memperkuat koordinasi antarinstansi.
Di sektor pendidikan, Pemkab Jember melalui Dinas Pendidikan telah menyiapkan skema pembelajaran yang adaptif. Model pembelajaran dirancang agar dapat berjalan baik secara tatap muka maupun daring, sehingga proses belajar mengajar tetap berlangsung tanpa hambatan jika terjadi perubahan kebijakan.
“Kami memastikan seluruh skenario tersedia. Baik pembelajaran langsung maupun berbasis daring harus siap dijalankan kapan saja,” kata dia.
Langkah antisipatif ini diambil seiring meningkatnya perhatian pemerintah terhadap efisiensi energi nasional, yang dipengaruhi dinamika global, termasuk fluktuasi harga minyak dunia. Dalam konteks tersebut, penerapan WFH dinilai menjadi salah satu opsi strategis untuk mengurangi konsumsi energi, khususnya di sektor transportasi.
Pemkab Jember menyatakan akan terus memantau perkembangan kebijakan di tingkat pusat dan provinsi, sembari memastikan kesiapan seluruh perangkat daerah tetap terjaga.
“Kami menunggu keputusan resmi, namun persiapan tetap kami lakukan secara maksimal agar tidak ada kendala saat kebijakan diterapkan,” tutup Gus Fawait.
(Wiwik)