Cybernewsindonesia.id - JEMBER // Upaya Pemerintah Kabupaten Jember dalam membenahi data kemiskinan mendapat perhatian di tingkat nasional.
Dalam forum Sosialisasi Rencana Induk (Rinduk) dan Inovasi Daerah Percepatan Pengentasan Kemiskinan di Jakarta, Kamis (21/5/2026), Badan Percepatan Pengentasan Kemiskinan (BP Taskin) menilai langkah Jember sebagai salah satu model percepatan pengentasan kemiskinan berbasis data yang layak dijadikan contoh daerah lain.
Wakil Kepala BP Taskin, Iwan Sumule, menyebut persoalan terbesar dalam program pengentasan kemiskinan selama ini bukan hanya tingginya angka kemiskinan, melainkan ketidaktepatan data penerima bantuan sosial.
Menurutnya, langkah yang dilakukan Pemkab Jember sejalan dengan arah kebijakan nasional dalam penguatan Data Tunggal Sosial Ekonomi Nasional (DTSEN).
“Pengalaman Kabupaten Jember dapat menjadi referensi strategis bagi percepatan pengentasan kemiskinan yang lebih terpadu dan berdampak,” ujar Iwan dalam forum yang dihadiri sejumlah kementerian, BPS, serta perwakilan pemerintah daerah dari berbagai wilayah di Indonesia.
Ia menjelaskan, pemerintah pusat saat ini menargetkan angka kemiskinan nasional turun menjadi 4,5 hingga 5 persen pada 2029. Sementara kemiskinan ekstrem ditargetkan mencapai nol persen pada 2026.
Karena itu, kata dia, integrasi dan validasi data menjadi fondasi utama agar intervensi bantuan benar-benar tepat sasaran.
“Percepatan pengentasan kemiskinan harus didukung kualitas data yang kuat, program yang tepat, serta koordinasi pusat dan daerah yang efektif,” katanya.
Sementara itu, Bupati Jember, Muhammad Fawait atau yang akrab disapa Gus Fawait, menegaskan bahwa pengentasan kemiskinan tidak bisa hanya berbasis angka statistik, melainkan harus menyentuh kondisi nyata masyarakat di lapangan.
Pemkab Jember saat ini mengembangkan pola intervensi berbasis data mikro By Name By Address (BNBA) untuk memastikan seluruh bantuan dari pemerintah maupun CSR perusahaan diterima warga yang benar-benar membutuhkan.
“Yang kami bangun bukan sekadar pendataan, tetapi memastikan negara hadir melalui program yang tepat sasaran,” ujar Gus Fawait.
Berdasarkan data BPS, angka kemiskinan di Jember turun dari 9,01 persen pada 2024 menjadi 8,67 persen pada 2025. Sebanyak 8,01 ribu warga tercatat berhasil keluar dari kategori miskin.
Meski demikian, jumlah penduduk miskin di Jember masih tergolong tinggi dan menjadi terbesar kedua di Jawa Timur dengan total mencapai 216,76 ribu jiwa.
Untuk mempercepat penanganan, Pemkab Jember memfokuskan verifikasi pada kelompok Desil 1 atau masyarakat dengan tingkat kesejahteraan paling rendah. Total sasaran prioritas mencapai 97.060 kepala keluarga.
Langkah yang paling menyita perhatian dalam program tersebut adalah pelibatan lebih dari 20 ribu aparatur sipil negara (ASN) untuk melakukan verifikasi langsung ke rumah warga.
Sebelum turun ke lapangan, para ASN mendapat pembekalan dari BPS dan Program Keluarga Harapan (PKH) Dinas Sosial terkait metode verifikasi dan validasi data sesuai standar nasional.
Verifikasi dilakukan selama satu bulan penuh, mulai 17 April hingga 17 Mei 2025, menggunakan metode ground check terhadap 39 indikator kemiskinan, mulai kondisi rumah, penghasilan, akses pendidikan, hingga kondisi sosial keluarga.
Proses itu juga diperkuat sistem digital berbasis web dan telepon pintar sehingga hasil verifikasi dapat dilaporkan secara real time.
Dari hasil verifikasi, sebanyak 96.126 kepala keluarga berhasil diverifikasi atau mencapai 98 persen dari target. Dalam proses tersebut ditemukan 16.766 warga yang masih tercatat hidup padahal telah meninggal dunia.
Selain itu, terdapat 10.703 kepala keluarga yang diketahui sudah pindah keluar daerah namun masih tercatat sebagai penerima bantuan sosial.
Temuan itu dinilai menjadi bukti pentingnya pembaruan data secara langsung di lapangan agar bantuan sosial tidak salah sasaran.
“Pemerintah harus bekerja dengan data yang akurat agar kebijakan yang diambil tidak meleset dari kebutuhan masyarakat,” tegas Gus Fawait.
(Wiwik)