Pemalang-cyber News Indonesia -
Rencana pembangunan Barak Batalion Ketahanan Pangan di Dusun Blendong, Desa Karanganyar, Kecamatan Bantarbolang, Kabupaten Pemalang memicu gelombang penolakan warga.
Sejumlah warga yang selama puluhan tahun menggarap lahan di kawasan tersebut mengaku kecewa lantaran proyek disebut berjalan tanpa sosialisasi yang jelas kepada masyarakat terdampak.
Dalam aksi penyampaian aspirasi dipendopo Balai Desa Karanganyar yang berlangsung panas, seorang warga bernama Reni mengungkapkan kekesalannya terhadap proses yang dinilai mendadak dan sepihak,Kamis 7/5/2026
“Kami tahunya tiba-tiba ada pihak TNI datang ke Dusun Blendong, langsung ngomong lokasi mau dibangun batalion. Harusnya ada sosialisasi dulu dari perangkat desa. Jangan ujug-ujug datang,” kata Reni dengan nada tinggi.
Menurutnya, lahan yang akan digunakan pembangunan selama ini menjadi sumber penghidupan warga Dusun Blendong dan Dukuh Madagawang. Bahkan, kata dia, lahan tersebut sudah digarap turun-temurun sejak zaman nenek moyang mereka.
“Sudah puluhan tahun kami menggarap lahan itu. Mata pencaharian warga dari situ. Kalau sekarang langsung diambil tanpa solusi, kami harus hidup bagaimana?” ujarnya.
Reni juga menegaskan bahwa warga memahami status lahan tersebut merupakan kawasan Perhutani dan bukan hak milik pribadi. Namun demikian, ia menilai pemerintah dan pihak terkait seharusnya tetap memperhatikan nasib masyarakat yang selama ini bergantung pada lahan tersebut.
“Kalau memang pembangunan ini tetap berjalan, harus ada win-win solution. Harus ada kompensasi atau pengganti lahan. Jangan sampai masyarakat kehilangan mata pencaharian begitu saja,” tegasnya.
Warga bahkan menyebut tidak pernah mendapatkan pemberitahuan resmi sebelumnya. Informasi pembangunan justru menyebar dari kabar yang beredar di masyarakat dan kedatangan sejumlah pihak ke lokasi.
“Iya jelas sepihak banget. Tidak ada koordinasi, tidak ada pemberitahuan sebelumnya,” imbuhnya.
Sementara itu, Kepala Desa Karanganyar Nakhdudin mengakui pemerintah desa sebelumnya memang belum menerima surat resmi terkait proyek pembangunan batalion tersebut.
“Kami pemerintah desa sebelumnya sama sekali tidak pernah dikirimi surat resmi. Tidak mengetahui secara resmi. Kabar awal justru dari Perhutani,” ungkapnya.
Ia menjelaskan, pemerintah desa baru mendapat tugas dari pihak Koramil untuk melaksanakan sosialisasi kepada warga terkait rencana pembangunan tersebut.
Meski demikian, pihak desa mengaku belum mengetahui bentuk solusi atau kompensasi apa yang nantinya akan diberikan kepada warga terdampak.
“Desa belum bisa menyampaikan apa solusi yang akan diberikan kepada masyarakat. Karena kebijakan ini dari institusi TNI atas perintah pemerintah pusat. Kami hanya menjalankan tugas di wilayah,” katanya.
Nakhdudin juga mengaku telah menyampaikan aspirasi masyarakat kepada pihak-pihak terkait agar memperhatikan rasa keadilan bagi warga.
“Kami sudah menyampaikan kepada pihak yang berkompeten supaya ada kebijaksanaan dan rasa keadilan untuk masyarakat kami,” ujarnya.
Hingga kini, keresahan warga masih terus berlangsung. Mereka berharap pemerintah, TNI, dan pihak terkait tidak hanya fokus pada pembangunan proyek strategis, tetapi juga memikirkan keberlangsungan hidup masyarakat kecil yang selama ini menggantungkan hidup dari lahan tersebut.
(Nurokais)