Cybernewsindonesia.id | Buleleng - Mendorong keterbukaan informasi publik di Kabupaten Buleleng kembali ditegaskan melalui kolaborasi antara Dinas Komunikasi, Informatika, Persandian, dan Statistik (Diskominfosanti) dengan Komisi Informasi Publik (KIP) Bali. Langkah ini dilakukan dengan menggelar sosialisasi Keterbukaan Informasi yang melibatkan seluruh Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) dari setiap Organisasi Perangkat Daerah (OPD).
Bertempat di Gedung Unit IV Kantor Bupati Buleleng, Kamis (25/9/2025), kegiatan tersebut berfokus pada penguatan tata kelola informasi, khususnya penyusunan Daftar Informasi Publik (DIP) dan Daftar Informasi yang Dikecualikan (DIK).
Komisioner Informasi Bali Bidang Penyelesaian Sengketa Informasi Publik, Wayan Adi Aryanta, menegaskan pentingnya keterbukaan informasi sebagai pondasi transparansi dan akuntabilitas penyelenggaraan pemerintahan.
“Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 menjadi dasar penting agar masyarakat memperoleh hak informasi secara adil, tetapi juga tetap melindungi data dan kepentingan publik yang sifatnya rahasia maupun strategis,” ujarnya.
Sementara itu, Kepala Diskominfosanti Buleleng, Ketut Suwarmawan, yang akrab disapa Ketsu, saat membuka kegiatan menekankan perlunya penyamaan persepsi di antara perangkat daerah.
“Mari kita gunakan kesempatan ini untuk berdiskusi dan menyusun strategi bersama, sehingga keterbukaan informasi benar-benar terwujud sesuai amanat undang-undang,” ungkapnya.
Ia juga mengajak setiap OPD untuk berkomitmen menyusun DIP dan DIK secara transparan serta taat regulasi.
“Dengan pedoman ini, perangkat daerah akan lebih mudah menjalankan keterbukaan informasi, tanpa mengabaikan kepentingan hukum maupun perlindungan data pribadi,” imbuh Kadis Ketsu.
Melalui sosialisasi ini, Pemkab Buleleng berharap keterbukaan informasi publik dapat berjalan seimbang—mendorong partisipasi masyarakat sekaligus memastikan tata kelola pemerintahan yang efektif, akuntabel, dan dipercaya publik.
Biro Buleleng : Sugeng s