Pemalang-cyber News Indonesia.id | Pemuda Pancasila Kabupaten Pemalang mempertanyakan perubahan nilai dan volume sejumlah paket pekerjaan infrastruktur jalan yang bersumber dari pembiayaan pinjaman Bank Jateng.
Hal tersebut disampaikan dalam audiensi Pemuda Pancasila dengan Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang (DPUTR) Kabupaten Pemalang di Kantor DPUTR, Rabu (2/9/2026).
Audiensi dipimpin Sekretaris Pemuda Pancasila Kabupaten Pemalang, Ade Nurjaman, dan diterima Kepala DPUTR Kabupaten Pemalang Joko Tri Asmoro, didampingi Kabid Bina Marga serta sejumlah pejabat terkait.
Dalam pertemuan tersebut, Pemuda Pancasila meminta penjelasan mengenai adanya perubahan nilai sejumlah paket pekerjaan, termasuk perubahan volume dan cakupan penanganan ruas jalan.
Ade Nurjaman mengatakan, pertanyaan tersebut disampaikan sebagai bentuk kepedulian terhadap pembangunan infrastruktur dan kepentingan masyarakat.
Menurutnya, masyarakat perlu mengetahui secara jelas bagaimana program pembangunan dilaksanakan, terutama ketika terdapat perubahan nilai maupun volume pekerjaan.
"Kalau memang bisa dikerjakan, kesempatan ini harus dimanfaatkan. Jangan sampai kesempatan sudah ada, tetapi tidak diambil dan akhirnya harus mengulang dari awal," ujar Ade dalam audiensi.
Ia juga meminta agar perubahan volume pekerjaan dijelaskan secara terbuka, termasuk titik-titik mana yang mengalami pengurangan. Hal tersebut dinilai penting agar ketika masyarakat mempertanyakan pembangunan di wilayahnya, informasi yang disampaikan dapat dipertanggungjawabkan.
"Yang kami tanyakan sederhana, titik mana yang berkurang dari paket-paket itu, berapa volumenya dan bagaimana nilainya setelah dikurangi. Jadi ketika masyarakat bertanya, kita bisa menjelaskan berdasarkan data," katanya.
Dalam audiensi, DPUTR kemudian memberikan gambaran mengenai adanya penyesuaian nilai pada sejumlah paket pekerjaan.
Sebagai contoh, salah satu paket yang semula bernilai sekitar Rp8,8 miliar mengalami penyesuaian menjadi sekitar Rp6,2 miliar. Paket lainnya yang sebelumnya sekitar Rp15 miliar juga disebut mengalami perubahan menjadi sekitar Rp10,7 miliar.
Selain itu, terdapat paket yang nilai pekerjaannya disebut mengalami perubahan cukup signifikan, dari sekitar Rp13 miliar menjadi Rp4,8 miliar.
Namun, dalam audiensi tersebut juga dijelaskan bahwa tidak seluruh paket mengalami perubahan nilai. Beberapa paket disebut tetap sesuai dengan nilai awal yang telah ditetapkan.
Pemuda Pancasila menilai penyesuaian anggaran maupun volume pekerjaan perlu disampaikan secara transparan agar tidak menimbulkan pertanyaan di tengah masyarakat.
Selain persoalan nilai paket, Pemuda Pancasila juga menyampaikan keluhan masyarakat mengenai kondisi sejumlah ruas jalan di wilayah Kabupaten Pemalang yang hingga kini masih membutuhkan penanganan.
Menurut mereka, pembangunan infrastruktur harus benar-benar mempertimbangkan tingkat kebutuhan masyarakat, terutama ruas jalan yang kondisinya sudah lama dikeluhkan warga.
Sementara itu, Kepala DPUTR Kabupaten Pemalang Joko Tri Asmoro bersama jajaran memberikan penjelasan terkait berbagai pertanyaan yang disampaikan Pemuda Pancasila, termasuk mengenai penyesuaian volume dan nilai paket pekerjaan.
Audiensi berlangsung dalam suasana dialogis. Kedua pihak sepakat bahwa komunikasi antara pemerintah daerah, organisasi masyarakat dan masyarakat perlu terus dibangun agar pelaksanaan pembangunan dapat berjalan dengan baik.
Pemuda Pancasila berharap program pembangunan infrastruktur yang dibiayai melalui pinjaman tersebut dapat memberikan manfaat maksimal bagi masyarakat Kabupaten Pemalang.
Bagi Pemuda Pancasila, yang terpenting bukan sekadar berapa besar anggaran yang terserap, tetapi sejauh mana pembangunan tersebut benar-benar dirasakan masyarakat dan menjawab kebutuhan di lapangan.
Biro Pemalang : nurokais