Cybernewsindonesia.id - JEMBER // Pemerintah Kabupaten Jember memfasilitasi audiensi antara warga Perumahan Villa Indah Tegal Besar II dengan Kantor Pertanahan (BPN) Kabupaten Jember menyusul banjir yang kerap melanda kawasan tersebut.
Pertemuan digelar Selasa (24/2/2026) sebagai upaya mencari solusi konkret atas persoalan yang telah berlangsung bertahun-tahun.
Banjir terakhir yang terjadi pada akhir Desember 2025 berdampak pada 52 dari total 72 rumah.
Warga menyebut genangan air hampir selalu terjadi setiap musim hujan dan menimbulkan trauma berkepanjangan.
Audiensi dipimpin Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Jember Ghilman Afifuddin dan dihadiri Ketua Satgas Infrastruktur dan Tata Ruang Pemkab Jember Achmad Imam Fauzi, jajaran OPD terkait, serta perwakilan warga terdampak.
Achmad Imam Fauzi menegaskan pemerintah daerah mendorong penyelesaian yang dapat segera dilaksanakan.
Menurutnya, audiensi difokuskan pada langkah nyata agar persoalan banjir tidak terus berulang tanpa kepastian.
“Yang dicari adalah solusi yang bisa dieksekusi dalam waktu dekat,” ujarnya.
Perwakilan warga menyampaikan bahwa pihak pengembang, PT Sembilan Bintang Lestari, telah menyatakan kesediaan bertanggung jawab atas dampak banjir, termasuk membuka opsi relokasi jika terbukti terdapat pelanggaran tata ruang.
Koordinator warga menyebut kondisi psikologis warga masih terganggu akibat banjir berulang.
Warga bahkan terpaksa membangun tanggul darurat secara swadaya untuk mengantisipasi luapan air.
Sementara itu, Ghilman Afifuddin menjelaskan bahwa sertifikat kepemilikan tanah warga secara administratif sah.
Namun, pemanfaatan lahan tetap harus sesuai dengan rencana tata ruang.
Ia menegaskan pembatalan sertifikat bukan kewenangan BPN dan memerlukan proses hukum yang panjang.
“Pendekatan yang lebih memungkinkan adalah mitigasi risiko, seperti pembangunan tanggul atau relokasi, dengan koordinasi lintas sektor,” kata Ghilman.
Ia menambahkan, BPN siap mendukung secara teknis dan yuridis serta akan berbagi data dengan Satgas untuk menelusuri histori lahan kawasan tersebut.
Dalam audiensi itu juga terungkap bahwa Pemkab Jember telah mendata 104 kawasan perumahan yang berpotensi memicu atau memperparah banjir.
Sebanyak 13 lokasi masuk prioritas penanganan, sementara 91 kawasan lainnya akan disurvei, terutama yang berada di wilayah sempadan sungai.
Wiwik