Cybernewsindonesia.id - Jember // Pemerintah Kabupaten Jember menyiapkan langkah antisipatif untuk menahan laju inflasi dan menjaga stabilitas harga bahan pokok menjelang Hari Besar Keagamaan Nasional (HBKN) Ramadhan dan Idul Fitri 2026.
Strategi yang disusun menitikberatkan pada penguatan pasokan, kelancaran distribusi, serta perlindungan daya beli masyarakat.
Penjabat Sekretaris Daerah Jember, Akhmad Helmi Luqman, mengatakan pemantauan harga menunjukkan sejumlah komoditas mulai mengalami tekanan kenaikan, antara lain cabai rawit merah, daging ayam ras, telur ayam, dan kedelai impor.
“Pemerintah daerah bergerak sesuai arahan pusat untuk memperketat pengawasan di lapangan, memastikan distribusi tidak tersendat, dan mencegah lonjakan harga menjelang Ramadhan hingga Lebaran,” kata Helmi, Senin (23/2/2026).
Untuk meredam gejolak harga, Pemerintah Kabupaten Jember menyiapkan skema intervensi terpadu di tiga level.
Pada tingkat produsen, pemerintah akan menyalurkan bantuan stimulan bagi petani sekaligus memperkuat kerja sama antar daerah guna menjamin ketersediaan pasokan.
Pemkab Jember juga menjajaki kolaborasi dengan daerah sentra produksi di Jawa Tengah dan Jawa Barat melalui dukungan Bank Indonesia, khususnya untuk menjaga pasokan cabai merah.
Di tingkat distribusi, Tim Satgas Pangan bersama Tim Pengendalian Inflasi Daerah (TPID) akan meningkatkan inspeksi ke gudang distributor dan pelaku usaha.
Langkah ini ditujukan untuk mencegah praktik penimbunan yang dapat memicu kelangkaan dan lonjakan harga.
Sementara pada level konsumen, pemerintah daerah memperluas pelaksanaan Operasi Pasar dan Gerakan Pangan Murah.
Informasi Harga Eceran Tertinggi (HET) juga akan diperbanyak di pasar rakyat guna meningkatkan transparansi harga bagi masyarakat.
Selain isu pangan, Pemkab Jember turut mendorong penguatan UMKM melalui fasilitasi sertifikasi halal, serta percepatan program perumahan bagi masyarakat berpenghasilan rendah.
Evaluasi kebijakan pembebasan BPHTB nol rupiah bagi MBR dilakukan sejalan dengan arahan Kementerian PKP, termasuk optimalisasi anggaran desa untuk renovasi Rumah Tidak Layak Huni (RTLH).
Dalam pengendalian inflasi, koordinasi lintas lembaga terus diperkuat, termasuk dengan BULOG untuk penyaluran beras SPHP di pasar tradisional dan ritel modern.
“Dengan langkah terukur dan kolaborasi lintas sektor, kami berharap stabilitas harga tetap terjaga sehingga masyarakat dapat menjalani ibadah Ramadhan dan merayakan Idul Fitri tanpa beban kenaikan harga,” ujar Helmi.
Wiwik