Cybernewsindonesia.id - JEMBER // Pemerintah Kabupaten Jember memperketat pengawasan pelaksanaan program Makan Bergizi Gratis (MBG) dengan membentuk satuan tugas khusus untuk memantau operasional Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) yang tersebar di berbagai kecamatan.
Langkah tersebut ditegaskan Bupati Jember, Gus Fawait, sebagai bentuk komitmen menjaga kualitas layanan di tengah masifnya pelaksanaan program yang kini menjangkau ratusan titik dapur produksi setiap hari.
Menurutnya, keberadaan SPPG bukan hanya berorientasi pada pemenuhan gizi anak sekolah, tetapi juga menjadi motor penggerak ekonomi masyarakat bawah.
Skala program yang besar dinilai menghadirkan dua dampak strategis sekaligus.
“Pertama tentu peningkatan kualitas sumber daya manusia. Anak-anak kita harus mendapatkan asupan gizi yang cukup dan seimbang agar tumbuh sehat dan cerdas,” ujarnya.
Selain itu, operasional SPPG juga membuka ruang perputaran ekonomi baru di tingkat lokal.
Kebutuhan bahan pangan untuk dapur MBG melibatkan petani, peternak, hingga pedagang pasar tradisional di sekitar lokasi.
Dengan cakupan yang luas, Gus Fawait mengakui potensi kendala di lapangan tetap ada.
Karena itu, ia menginstruksikan pembentukan Satgas pengawas guna memastikan standar operasional, kualitas bahan, serta menu makanan benar-benar sesuai ketentuan.
Satgas tersebut nantinya bertugas melakukan pemantauan rutin dan memberikan rekomendasi apabila ditemukan pelanggaran, termasuk berkoordinasi dengan Badan Gizi Nasional untuk tindak lanjut.
“Program sebesar ini harus dikawal serius. Jika ada dapur yang tidak memenuhi standar, tentu akan kita evaluasi dan tindak sesuai aturan,” tegasnya.
Ia juga menekankan pentingnya sinergi antara pemerintah daerah dan pemerintah pusat agar pelaksanaan MBG berjalan optimal.
Setiap kendala di lapangan, kata dia, harus segera dilaporkan untuk mendapatkan solusi cepat.
Pemkab Jember menargetkan seluruh SPPG dapat menjadi model percontohan nasional, baik dari sisi tata kelola distribusi gizi maupun dampaknya terhadap pemberdayaan ekonomi masyarakat desa.
Wiwik