Cybernewsindonesia.id - Jember // Pembahasan sejumlah regulasi penting yang akan menjadi landasan pembangunan Kabupaten Jember memasuki babak baru.
DPRD Kabupaten Jember memberikan lampu hijau terhadap enam Rancangan Peraturan Daerah (Raperda) usulan Pemerintah Kabupaten Jember untuk dilanjutkan ke tahap pembahasan berikutnya.
Persetujuan tersebut mengemuka dalam Rapat Paripurna DPRD Kabupaten Jember yang membahas pandangan umum fraksi-fraksi terhadap Nota Pengantar enam Raperda yang sebelumnya diajukan pemerintah daerah.
Sidang paripurna tersebut dihadiri Bupati Jember Muhammad Fawait bersama jajaran pemerintah daerah.
Enam regulasi yang akan dibahas lebih lanjut mencakup pertanggungjawaban pelaksanaan APBD Tahun Anggaran 2025, perubahan aturan pajak daerah dan retribusi daerah, penyelenggaraan jaringan utilitas terpadu, cadangan pangan pemerintah daerah, serta penguatan dasar hukum bagi Perumda Tirta Pandalungan dan Perumda Perkebunan Kahyangan Jember.
Masing-masing fraksi memberikan perhatian pada isu yang berbeda sesuai kebutuhan pembangunan daerah.
Beberapa menyoroti pentingnya peningkatan pendapatan daerah melalui tata kelola yang lebih modern, sementara lainnya menekankan perlunya penguatan badan usaha milik daerah agar mampu memberikan kontribusi lebih besar terhadap perekonomian Jember.
Isu ketahanan pangan juga menjadi perhatian serius dalam pembahasan. Sejumlah fraksi memandang keberadaan cadangan pangan daerah sebagai instrumen penting untuk menjaga stabilitas pasokan dan melindungi masyarakat ketika terjadi gejolak harga maupun gangguan produksi pertanian.
Selain itu, pembentukan regulasi mengenai jaringan utilitas terpadu dinilai penting untuk mendukung penataan kawasan perkotaan yang lebih tertib.
Kehadiran aturan tersebut diharapkan mampu mengintegrasikan pembangunan infrastruktur dasar sehingga lebih efisien dan berkelanjutan.
Bupati Jember Gus Fawait menyambut positif berbagai masukan yang disampaikan DPRD.
Menurutnya, pandangan fraksi menjadi bagian penting dalam menyempurnakan substansi regulasi sebelum ditetapkan menjadi peraturan daerah.
Ia menegaskan bahwa pemerintah daerah terus berupaya memperkuat kemampuan fiskal daerah tanpa harus menambah beban masyarakat. Strategi yang ditempuh diarahkan pada optimalisasi potensi pendapatan yang telah ada melalui inovasi dan peningkatan kualitas layanan publik.
“Pemerintah daerah berkomitmen meningkatkan pendapatan daerah dengan cara yang lebih efektif dan inovatif, bukan melalui kebijakan yang membebani masyarakat,” ujarnya.
Menurut Gus Fawait, seluruh Raperda yang diajukan memiliki keterkaitan dengan agenda pembangunan jangka menengah daerah. Karena itu, keberadaan regulasi tersebut diharapkan tidak hanya menjadi instrumen administratif, tetapi juga mampu memberikan dampak langsung terhadap kesejahteraan masyarakat.
Pemerintah Kabupaten Jember juga melihat pentingnya memperkuat sinergi antara pembangunan daerah dengan program-program prioritas nasional.
Salah satunya melalui penguatan ketahanan pangan daerah yang dapat mendukung berbagai program pemberdayaan masyarakat dan peningkatan kualitas sumber daya manusia.
Dengan dukungan seluruh fraksi DPRD, pembahasan enam Raperda tersebut kini berlanjut ke tahapan yang lebih teknis.
Pemerintah daerah berharap proses tersebut dapat menghasilkan regulasi yang adaptif, responsif terhadap kebutuhan masyarakat, serta mampu menjawab tantangan pembangunan Jember di masa mendatang.
(Ovi)