Jember – Kabupaten Jember kembali mencatat langkah penting dalam upaya memperkuat tata kelola pemerintahan berbasis data. Badan Pusat Statistik (BPS) RI menetapkan Jember sebagai daerah yang akan dipersiapkan menjadi pilot project pengembangan Data Tunggal Sosial Ekonomi Nasional (DTSEN) sekaligus perhitungan Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) triwulanan.
Kepercayaan tersebut disampaikan dalam pertemuan Bupati Jember Muhammad Fawait dengan Kepala BPS RI Amalia Adininggar Widyasanti di Kantor BPS RI, Jakarta, Selasa (7/7/2026). Turut mendampingi Kepala BPS Kabupaten Jember Peni Dwi Wahyu Winarsih.
Dalam audiensi itu, Bupati memaparkan sejumlah langkah yang telah dilakukan Pemkab Jember untuk memastikan setiap kebijakan pembangunan didasarkan pada data yang valid. Salah satunya melalui verifikasi dan validasi terhadap 96.489 keluarga yang masuk kategori desil 1.
Pendataan dilakukan hingga ke lapangan untuk memastikan kondisi terkini setiap keluarga penerima bantuan sosial.
Verifikasi mencakup status kependudukan warga, baik yang masih berdomisili di Jember, telah berpindah alamat, maupun yang telah meninggal dunia.
Seluruh perubahan tersebut akan ditindaklanjuti melalui pembaruan administrasi kependudukan sehingga data pemerintah tetap akurat.
Tak berhenti pada proses validasi, Pemkab Jember juga tengah membangun sistem data terpadu yang menghubungkan informasi penerima berbagai program bantuan sosial. Dengan sistem tersebut, pemerintah dapat mengetahui bentuk bantuan yang telah diterima setiap warga sekaligus menentukan program lanjutan yang lebih efektif, mulai dari pemberdayaan ekonomi hingga peningkatan keterampilan kerja.
Kelompok usia produktif menjadi salah satu sasaran utama melalui program pelatihan, termasuk pembekalan bagi calon pekerja migran.
Sementara kelompok lanjut usia akan tetap mendapatkan perlindungan sosial sesuai kebutuhannya.
Pendekatan tersebut diharapkan mampu mempercepat penurunan angka kemiskinan secara berkelanjutan.
Dalam kesempatan yang sama, Kepala BPS RI Amalia Adininggar Widyasanti menjelaskan bahwa Data Tunggal Sosial Ekonomi Nasional merupakan amanat Instruksi Presiden Nomor 4 Tahun 2025 untuk menghadirkan satu basis data sosial ekonomi yang terintegrasi di seluruh Indonesia.
Menurutnya, pelaksanaan Sensus Ekonomi 2026 akan menjadi bagian penting dalam memperbarui data tersebut. Karena itu, dukungan pemerintah daerah beserta seluruh perangkat di tingkat kecamatan, desa, kelurahan, hingga RT dan RW menjadi faktor penentu keberhasilan pendataan.
BPS RI menilai kesiapan yang ditunjukkan Pemerintah Kabupaten Jember menjadi modal kuat untuk mengembangkan sistem statistik yang lebih modern. Selain implementasi DTSEN, Jember juga diproyeksikan menjadi daerah percontohan dalam penyusunan PDRB triwulanan yang diharapkan mampu memberikan gambaran kondisi ekonomi daerah secara lebih cepat dan akurat.
Menyambut kepercayaan tersebut, Bupati Muhammad Fawait menegaskan komitmen Pemkab Jember untuk memperkuat koordinasi dengan BPS melalui forum rutin, penyampaian data hasil verifikasi lapangan, dukungan penuh terhadap pelaksanaan Sensus Ekonomi 2026, serta kolaborasi lintas perangkat daerah agar seluruh proses penyediaan data berjalan optimal.
Bagi Pemkab Jember, data yang akurat bukan sekadar kebutuhan administrasi, tetapi menjadi fondasi utama dalam merancang kebijakan yang tepat sasaran, mempercepat pengentasan kemiskinan, dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat.
(Endang)