Pemalang - Cyber News Indonesia.id | Satuan Siswa, Pelajar, dan Mahasiswa (SAPMA) Pemuda Pancasila Kabupaten Pemalang memberikan tanggapan tegas menyusul ramainya pemberitaan mengenai pemanggilan sejumlah pejabat dan anggota DPRD Pemalang oleh Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) dalam penyidikan kasus yang melibatkan Bupati Pemalang nonaktif, Anom Widiyantoro.
Ketua SAPMA Pemuda Pancasila Kabupaten Pemalang, Widiyana Aji Setiantoko, S.Pd, mengimbau masyarakat agar tetap tenang, objektif, dan tidak terprovokasi oleh narasi-narasi sepihak yang beredar di ruang publik. Ia mengingatkan pentingnya menjunjung tinggi asas praduga tak bersalah (presumption of innocence) sebelum adanya putusan hukum yang berkekuatan tetap dari pengadilan.
"Pemanggilan yang dilakukan oleh KPK terhadap Plt Direktur RSUD dr. M. Ashari maupun rekan-rekan anggota DPRD Pemalang adalah bagian dari proses penegakan hukum biasa untuk melengkapi keterangan. Pemanggilan sebagai saksi sama sekali belum tentu menunjukkan adanya keterlibatan pidana. Mari kita letakkan porsi ini secara proporsional dan tidak membangun opini liar yang merugikan nama baik individu maupun kondusivitas Kabupaten Pemalang," ujar Widiyana Aji Setiantoko di Pemalang.
Lebih lanjut, Ketua SAPMA PP Pemalang ini menekankan beberapa poin penting kepada masyarakat dan media:
1. Dukungan Penuh pada Penegakan Hukum: SAPMA Pemuda Pancasila sepenuhnya mendukung langkah-langkah objektif dan transparan yang dilakukan oleh KPK dalam memberantas korupsi secara adil dan berpijak pada alat bukti yang sah.
2. Hindari Penghakiman Publik (Trial by Press): Pihaknya menyayangkan adanya framing pemberitaan yang seolah-olah telah menghakimi pihak-pihak yang baru diperiksa sebagai saksi. Saksi adalah warga negara yang dimintai keterangan untuk membantu terang-benderangnya suatu perkara.
3. Menjaga Stabilitas Daerah: Di tengah dinamika pemerintahan saat ini, Aji mengajak seluruh elemen pemuda dan masyarakat Pemalang untuk bersama-sama menjaga keamanan, kedamaian, serta fokus mengawal jalannya pelayanan publik agar tidak terganggu.
"Kami percaya bahwa aparat penegak hukum akan bekerja secara profesional, independen, dan profesional tanpa intervensi pihak mana pun.
Kepada seluruh kader dan pemuda di Pemalang, mari kita tetap waspada terhadap informasi hoaks serta terus mengawal kondusivitas daerah kita tercinta," pungkasnya.
Biro Pemalang :
Nurokais