cybernewsindonesia.id I Kabupaten Tegal – Keterbatasan anggaran untuk pembangunan infrastruktur mendorong MTs Negeri 3 Lebaksiu mengambil kebijakan untuk memungut sumbangan dari wali murid.
Kebijakan ini menuai respons beragam, di mana pihak sekolah beralasan untuk kepentingan pendidikan, sementara sejumlah orang tua dilaporkan merasa keberatan.
Kepala MTsN 3 Lebaksiu , Drs. Nur Hamid, menjelaskan bahwa kebijakan ini lahir dari kebutuhan mendesak untuk menciptakan kenyamanan dalam proses belajar mengajar.
“Untuk memberikan kenyamanan dalam proses belajar mengajar, kami memerlukan dana guna membangun sarana pendidikan di sekolah ini,” terang Nur Hamid melalui sambungan telepon, Selasa (21/10/2025).
Lebih lanjut, ia mengungkapkan bahwa tantangan anggaran menjadi pemicu utama.
“Masalahnya, selama ini kami tidak mendapatkan bantuan dari pihak terkait, baik Kemenag pusat maupun daerah. Ditambah lagi dengan adanya pemotongan dana BOS dari pusat karena efisiensi anggaran,” ujarnya.
Nur Hamid menekankan bahwa langkah ini tidak dilakukan secara sepihak.
“Kami sudah berkoordinasi dan melakukan sosialisasi dengan pihak Komite Sekolah sebelum keputusan ini diterapkan,” imbuhnya.
Menanggapi hal ini, pihak Kementerian Agama (Kemenag) Kabupaten Tegal melalui Humasnya, M. Muis, mengonfirmasi adanya pemotongan dana BOS tersebut.
“Ya, memang ada potongan dana BOS. Hal tersebut karena ada efisiensi anggaran dari pusat,” kata Muis saat ditemui di ruang kerjanya, Rabu (22/10/2025).
Namun, mengenai besaran dan mekanisme sumbangan yang diterapkan MTsN 3 Lebaksiu, Muis menyatakan hal itu berada di luar kewenangannya untuk mengatur secara langsung.
“Untuk masalah sumbangan siswa, itu merupakan kebijakan dari pihak sekolahnya sendiri, yang merupakan ranah Pendidikan Madrasah (Penma). Saya tidak tahu menahu detailnya,” jelasnya.
Menyusul laporan keberatan dari sejumlah orang tua yang sampai ke media, Muis menyatakan akan menindaklanjuti.
“Atas adanya keberatan dari pihak orang tua siswa, saya akan berkoordinasi dengan pihak-pihak terkait untuk memahaminya lebih lanjut,” tuturnya.
Berita ini menunjukkan kompleksitas pengelolaan pendidikan di tingkat akar rumput. Di satu sisi, sekolah merasa terpaksa mencari jalan lain untuk memenuhi kebutuhan dasar operasional dan pembangunannya. Di sisi lain, kebijakan tersebut menimbulkan beban baru bagi wali murid, yang haknya untuk menyuarakan keberatan juga dilindungi.
Koordinasi yang lebih intensif antara sekolah, komite, orang tua, dan pemerintah daerah diperlukan untuk mencari solusi yang tidak hanya memenuhi kebutuhan infrastruktur, tetapi juga meringankan beban ekonomi masyarakat dan menjaga transparansi penggunaan dana.
Reporter : Team Liputan Biro Tegal .
1 . Syaiful
2 . Aan