Cybernewsindonesia.id | Jakarta - Ketua Badan Pemantau dan Pencengahan Tindak Pidana Korupsi, Agustinus Petrus Gultom, mengatakan salah satu penyebab banjir Jakarta, karena banyak pejabat Dinas Sumber Daya Air (SDA) bermasalah dalam melaksanakan anggaran APBD DKI Jakarta yang digelontorkan untuk Dinas SDA dan Lima Suku Dinas di wilayah Jakarta, setiap tahun yang diperkirakan mencapai anggaran belasan triliunan rupiah, yang tentunya rawan di korupsi.
Beberapa hari lalu, lanjut Agus Petrus Gultom, Wilayah Jakarta Utara khusunya di sekitar Kecamatan Cilincing, juga tidak luput dari banjir, dengan ketinggian mencapai 1 meter karena debit hujan dan tingginya air pasang laut (ROB). Bahkan hingga saat ini banjir masih ada diberapa titik di wilayah Jakarta. Melihat kondisi tersebut, seakan tidak ada persiapan dan penanganan serius dari para Pejabat di Jajaran Dinas SDA Jakarta, sehingga membuat warga menderita dan macet berhari-hari.
“Saat warga Jakarta terkena banjir kemana Kadis dan ratusan para Pejabat SDA berada. Pompa pengendali banjir, pompa mobile dan ribuan petugas biru seakan tidak tampak terlihat. Alhasil warga harus rela menunggu air surut seakan tidak ada perhatian serius dari para Pejabat tersebut,” jelas Agus Gultom, Jumat (19/1/2026).
Agus Gultom menambahkan, keberadaan pompa mobile yang dimiliki Dinas SDA dan jajarannya perlu diperiksa keberadaan dan kondisinya, termaksud jumlahnya apa sesuai dengan yang telah dianggarkan. Apalagi menurutnya, pembangunan waduk, pengadaaan pompa mabile, pengadaan spare part, pengadaan karung, pengadaan alat kelengkapan kerja dan pengadaan BBM, melan anggaran yang cukup besar.
“Mestinya, para pejabat di jajaran Dinas SDA, khususnya yang diduga terlibat korupsi untuk benar diperiksa dan di mutasi ke SKPD lainnya. Pentingnya peran serta masyarakat dalam melakukan pengawasan penyerapan anggaran tepat waktu, tepat sasaran sesuai kebutuhan di setiap wilayahnya,” ujarnya.
Ia kemudian merinci sejumlah persoalan anggaran yang dinilai bermasalah di lingkungan Dinas SDA Pemprov DKI Jakarta dan jajarannya, di antaranya :
– Dugaan korupsi Pembelian sebidang tanah senilai Rp276,98 miliar di Kedoya Selatan, Jakarta Barat.
– Dugaan korupsi pembelian tanah seluas 352 m² di Jl. TB Simatupang, Tanjung Barat, Jagakarsa.
– Dugaan korupsi Pembangunan Waduk Kp. Rambutan.
– Dugaan korupsi pembangunan Saringan Sampah Otomatis Rotary tahun 2021 di Sudin SDA Jakarta Utara.
– Dugaan permainan anggaran terkait pekerjaan Rotary Screen di Pompa Aneka Elok Jakarta Timur.
– Dugaan korupsi Proyek pengadaan karung.
– Dugaan korupsi dan proyek gagal pada Pembangunan Pintu Air di RT. 02 RW. 07 Marunda, Cilincing, Jakut.
Agus Petrus Gultom menambahkan bahwa Jakarta kembali mengalami banjir awal tahun ini setidaknya empat kali, meski anggaran penanganan banjir melonjak hingga Rp5,6 triliun angka tertinggi dalam lima tahun terakhir. Ironisnya, sistem drainase kolaps di banyak titik.
“Anggaran naik, tapi hasilnya tetap mengecewakan. Jakarta tetap banjir, proyek terus berjalan tanpa jaminan kualitas dan tanpa kepastian hasil. Para pejabatnya masih menjabat mesti terlibat dugaan korupsi. Masalah utama bukan semata dana, melainkan lemahnya manajemen pelaksanaan serta minimnya pengawasan. Situasi ini, menurutnya, diperparah oleh kondisi internal Dinas SDA dan jajarannya,” tegasnya.
Agus menjelaskan, sebelum pejabat Dinas SDA dan lima Kasudin SDA dibenahi, mustahil pekerjaan di lapangan bisa berkualitas. Masih banyak kebocoran akibat praktik ‘cincai-cincai’, bagi-bagi proyek, dan komitmen fee. Gubernur DKI Jakarta harus berani mengambil langkah tegas dengan berani bersih-bersih. Copot pejabat yang bermasalah di unit SDA dulu sebelum memberi amanah pekerjaan. Tanpa itu, perbaikan hanya sebatas wacana” terangnya.
Reporter : Herry Setiawan, S.H.